JAKARTA -- Pejabat Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat. Pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi "pencemaran nama baik" terhadap pemberitaan tentang sikap dan perilaku mereka walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.
Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan hal tersebut dalam siaran persnya, hari ini.
Wilson mengingatkan, pejabat Polri dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik mereka sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun.
"Pejabat Polri, kalau tidak mau jadi perhatian publik, yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong! Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu!," kecamnya pedas.
Arogansi oknum pejabat Polda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan, tekan Wilson, akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap Polri secara keseluruhan.
"Bintang dua masih alergi kritik?? Tanggalkan saja bintang duanya itu boss! Tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat!," kecamnya makin pedas.
(rel/ede)
